SAMPIT – Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk merelokasi para pedagang Pasar Keramat, Kecamatan Baamang, memicu gelombang penolakan. Penertiban yang dijadwalkan berlangsung Senin 28 Juli 2025 ini ternyata tidak sepenuhnya disambut baik.
Sejumlah pedagang menegaskan, pindah ke area dalam pasar bukan solusi, justru dianggap membawa masalah baru.
Keluhan itu disampaikan oleh Basir, pedagang yang berjualan di bagian luar pasar. Menurutnya, Sejak dilakukan penertiban oleh Satpol PP beberapa waktu lalu, pedagang diarahkan untuk menempati lapak yang tersedia di dalam bangunan pasar.
“Terkait pemindahan pedagang ke dalam. Kami sudah melakukan pertemuan didalam Kantor Wabup Kotim, itu aku menolak,” kata Basir, Kamis 31 Juli 2025.
Berdasarkan pantauan, pedagang melakukan pembongkaran secara mandiri dan memastikan tetap mengikuti peraturan pemerintah. Namun, menurutnya dengan wacana bakal direlokasinya mereka ke dalam pasar tentu akan merugikan para pedagang dari segi pendapatan nantinya.
“Karena biasanyakan pendapatan di sini lebih besar. Kalau didalam akan lebih kecil, bukannya untung malah nambah utang,” ujar Basir.
Sejumlah pedagang melontarkan kritik keras terhadap kebijakan terbaru pemerintah daerah. Mereka menilai, aturan yang diterapkan justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.
“Jadi selama ini memang tidak ada negosiasinya sama sekali. Sepertinya tidak ada hati nurani semuanya,” tambah Basir.
Diakuinya, selama ini Pasar Keramat yang telah berdiri selama 27 tahun tidak pernah ada masalah dan baru tahun ini adanya masalah.
Saat ditanya ketersediaan kedepannya untuk menempati lapak yang telah disediakan pemerintah daerah didalam pasar, menurutnya hingga kini dia masih belum memastikan bisa berdagang di tempat yang disediakan.
“Nantilah saya pikir-pikir dulu. Saat ini masih cari-cari masih berjuang untuk melanjutkan hidup,” imbuh Basir.
Sementara itu, pihak Satpol PP Kotim menyebut akan tetap melakukan pengawasan rutin agar tidak ada lagi pedagang liar yang kembali berjualan di badan jalan, sekaligus memastikan relokasi berjalan sesuai arahan.
Hingga saat ini, dialog antara pedagang dan pemerintah terus berlangsung. Para pedagang berharap ada solusi yang adil, seperti insentif sewa atau penataan pasar hingga promosi pasar, agar pengunjung mau masuk ke area dalam dan aktivitas jual beli kembali ramai seperti sebelumnya.
(Utomo)
